PALOPO - Ribuan Aliansi barisan dari rakyat gelar aksi yang tergabung dalam aliansi rakyat dan mahasiswa dari berbagai kampus di Kota Palopo memadati Kantor DPRD Kota Palopo, Kecamatan Bara, pada Senin (1/9/25).
Aksi ini merupakan bagian dari gerakan nasional yang digelar serentak di berbagai daerah, sebagai respons terhadap sejumlah kebijakan pemerintah pusat yang dinilai tidak berpihak pada rakyat.
Dengan mengusung tema “Indonesia Darurat Demokrasi”, para demonstran menyuarakan keresahan publik terhadap berbagai persoalan yang dianggap melemahkan demokrasi dan merugikan masyarakat.
Dalam aksi ini, massa menyampaikan sembilan tuntutan utama yang menjadi fokus perjuangan.
Adapun sembilan tuntutan tersebut adalah:
1. Pencopotan Kapolri dan Korps Brimob.
2. Penghapusan tunjangan anggota DPR.
3. Peningkatan kualitas pendidikan dan pemerataan pembangunan sekolah di seluruh Indonesia.
4. Pengesahan Undang-Undang Perampasan Aset bagi koruptor.
5. Penegakan supremasi hukum yang adil dan transparan.
6. Penerapan sistem pajak progresif.
7. Pencopotan Menteri Keuangan serta pembatalan efisiensi anggaran di bidang pendidikan.
8. Pemberhentian pejabat publik yang dinilai menimbulkan kegaduhan di masyarakat.
9. Reformasi menyeluruh terhadap institusi Kepolisian Republik Indonesia.
Dirga Saputra, selaku Jenderal Lapangan (Jenlap), menyampaikan bahwa aksi ini merupakan bentuk perlawanan rakyat terhadap kebijakan-kebijakan negara yang dinilai tidak pro-rakyat dan mencederai prinsip demokrasi.
“Ini adalah panggilan moral dari masyarakat dan mahasiswa. Demokrasi sedang dalam keadaan darurat, dan kami hadir untuk menyuarakan kegelisahan rakyat,” tegas Dirga dalam orasinya.
Aksi demonstrasi berakhir ricuh ketika mahasiswa dan masyarakat tidak diterima tuntutannya, yang mengakibatkan rusaknya pagar depan, kaca dan jendela pecah dan fasilitas lainnya.
Massa berharap pemerintah pusat dan DPR segera merespons tuntutan yang disuarakan demi terciptanya keadilan sosial dan penguatan nilai-nilai demokrasi di Indonesia.
