SAHABATNEWS.ID, MAKASSAR – Ketua DPD Asosiasi Pemerintah Desa Seluruh Indonesia (APDESI) Sulawesi Selatan, Wahyudin Mapparenta, meminta pemerintah pusat meningkatkan alokasi Dana Desa pada 2027 menyusul penurunan anggaran yang signifikan pada tahun ini.
Permintaan tersebut disampaikan langsung kepada Menteri Koordinator Bidang Pangan, Zulkifli Hasan, saat menghadiri pertemuan bersama kepala desa dari 10 kabupaten/kota se-Sulawesi Selatan di Balai Prajurit Jenderal M Yusuf, Makassar, Sabtu (4/7/2026).
"Kami berharap tahun depan Dana Desa dapat kembali ditingkatkan. Itu menjadi salah satu harapan besar pemerintah desa agar pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat tetap berjalan optimal," ujar Wahyudin.
Dalam kesempatan tersebut hadir pula empat anggota DPR RI, yakni Eko Patrio, Uya Kuya, Ashabul Kahfi, dan Rudianto Lallo.
Penurunan Dana Desa pada 2026 merupakan dampak dari kebijakan pemerintah yang tertuang dalam Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 7 Tahun 2026.
Regulasi tersebut mengatur pengalihan 58,03 persen pagu Dana Desa nasional untuk mendukung pembiayaan program Koperasi Desa Merah Putih (KDMP).
Di Sulawesi Selatan, dampak kebijakan tersebut cukup besar. Total transfer Dana Desa dari pemerintah pusat yang pada 2025 mencapai sekitar Rp2,02 triliun, pada 2026 turun menjadi sekitar Rp724 miliar. Dengan demikian, alokasi Dana Desa di Sulsel berkurang sekitar Rp1,29 triliun.
Meski demikian, Wahyudin mengajak para kepala desa untuk memahami arah kebijakan pemerintah. Menurutnya, pengalihan sebagian anggaran dilakukan untuk mendukung pembentukan Koperasi Desa Merah Putih yang diharapkan dapat memperkuat perekonomian desa.
"Kenapa Dana Desa kita dipotong? Karena kita harus membiayai pembangunan Koperasi Desa Merah Putih yang pada akhirnya juga diperuntukkan bagi kemajuan desa," katanya.
APDESI Sulsel berharap pemerintah dapat kembali meningkatkan alokasi Dana Desa pada 2027 agar program pembangunan, pemberdayaan masyarakat, serta pelayanan publik di desa tetap berjalan maksimal seiring dengan pelaksanaan program strategis nasional di tingkat desa.
