SAHABATNEWS.ID, BANDUNG — Penertiban pedagang kaki lima (PKL) di kawasan Cicadas, Jalan Ahmad Yani, Kota Bandung, memicu gelombang protes, (24/5/26).
Sejumlah pedagang menolak bantuan kompensasi Rp10 juta yang diberikan pemerintah dan bahkan menuntut ganti rugi hingga miliaran rupiah.
Aksi penolakan tersebut viral di media sosial setelah video para pedagang yang meluapkan kemarahan tersebar luas. Penertiban dilakukan sebagai bagian dari program penataan ruang publik dan mendukung pengembangan transportasi Bus Rapid Transit (BRT) di Kota Bandung.
Gubernur Jawa Barat Dedi Mulyadi pun angkat bicara menanggapi polemik tersebut. Alih-alih tersinggung, Dedi justru mengaku memahami kemarahan para pedagang.
“Dan saya sampaikan buat bapak dan ibu, saya mengucapkan terima kasih atas kemarahannya,” ujar Dedi.
Menurutnya, kebijakan penertiban memang tidak akan menyenangkan semua pihak. Namun sebagai kepala daerah, ia harus menjalankan aturan dan mengembalikan fungsi trotoar sebagaimana mestinya.
“Ketika pedagang kaki lima di trotoar dibongkar, bapak dan ibu pasti kecewa. Tetapi saya harus menjalankan prinsip-prinsip kepemimpinan yang bergaris pada ketentuan peraturan,” tegasnya.
Dedi menekankan bahwa pemerintah memahami kebutuhan ekonomi masyarakat kecil. Namun ia menilai fasilitas umum tetap harus digunakan sesuai fungsinya.
“Memang pedagang kaki lima itu perlu hidup karena perlu membiayai keluarga, tetapi trotoar bukan untuk pedagang, trotoar untuk berjalan kaki,” katanya.
Ia juga menyoroti hak pejalan kaki dan pemilik toko yang selama ini terdampak keberadaan lapak di sepanjang trotoar. Penataan kawasan dilakukan agar lingkungan menjadi lebih tertib, bersih, dan nyaman.
Terkait tuntutan ganti rugi hingga miliaran rupiah, Dedi menegaskan pemerintah sebenarnya tidak memiliki kewajiban hukum memberikan kompensasi kepada pihak yang menggunakan fasilitas umum untuk berjualan.
Bantuan Rp10 juta disebutnya murni bentuk kepedulian pemerintah terhadap kondisi ekonomi warga.
“Nah untuk itu saya menerima atas kemarahannya, tapi kalau saya harus memberi miliar-miliar, enggak mungkin juga karena kemampuan keuangan kita tidak mungkin memberi bantuan bermiliar-miliar,” ujarnya.
Polemik PKL Cicadas kini menjadi sorotan publik dan dinilai sebagai gambaran nyata benturan antara penataan kota modern dengan persoalan ekonomi masyarakat kecil.
