SAHABATNEWS.ID, PALOPO - Wali Kota Palopo, Hj. Naili Trisal, menghadiri tiga agenda rapat paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Palopo yang berlangsung pada Jumat (12/12/2025).
Rapat tersebut menjadi momentum penting dalam pembahasan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Palopo Tahun Anggaran 2026.
Tiga agenda paripurna tersebut meliputi penyerahan Ranperda APBD 2026, penyampaian pandangan umum fraksi-fraksi DPRD, serta jawaban Wali Kota atas pandangan umum fraksi DPRD Kota Palopo.
Dalam sambutannya, Wali Kota Palopo menegaskan bahwa penyusunan APBD 2026 difokuskan pada percepatan pembangunan daerah yang sejalan dengan kebijakan strategis Pemerintah Pusat. Seluruh program dan kegiatan dirancang berbasis target dan sasaran yang jelas dengan mengedepankan efektivitas serta dampak langsung bagi masyarakat.
“Prioritas pembangunan diarahkan pada penguatan tata kelola pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan berbasis digitalisasi layanan publik. Selain itu, kami juga menitikberatkan pada pembangunan manusia yang inklusif, penguatan layanan dasar, serta peningkatan produktivitas ekonomi berbasis kewirausahaan dan investasi lokal,” ujar Hj. Naili Trisal.
Ia juga menambahkan bahwa pembangunan infrastruktur strategis yang adaptif dan berkelanjutan, serta peningkatan kesejahteraan dan ketahanan sosial melalui pemberdayaan masyarakat dan budaya lokal menjadi bagian penting dalam kebijakan APBD 2026.
Lebih lanjut, Naili Trisal menjelaskan bahwa arah kebijakan APBD 2026 mengusung tema “Peningkatan Produktivitas dan Penguatan SDM serta Pemanfaatan Infrastruktur untuk Pertumbuhan Inklusif”.
Tema ini mencerminkan komitmen Pemerintah Kota Palopo dalam menjawab tantangan pembangunan sekaligus mendukung akselerasi menuju visi Indonesia Emas 2045.
Dari sisi anggaran, pendapatan daerah pada APBD 2026 ditargetkan sebesar Rp845,07 miliar lebih. Target tersebut disusun berdasarkan proyeksi pendapatan, realisasi tahun sebelumnya, serta kebijakan transfer ke daerah dari Pemerintah Pusat.
Sementara belanja daerah dialokasikan sebesar Rp842,14 miliar lebih, mengalami penyesuaian dibandingkan tahun sebelumnya sebagai bagian dari strategi efisiensi dan penajaman prioritas pembangunan.
“Efisiensi belanja dilakukan dengan mengurangi kegiatan yang tidak berdampak langsung kepada masyarakat, sehingga anggaran benar-benar dimanfaatkan untuk kebutuhan yang prioritas dan produktif,” tegasnya.
Terkait pembiayaan daerah, Wali Kota Palopo menyampaikan bahwa penerimaan pembiayaan APBD 2026 berasal dari Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) tahun sebelumnya yang akan dikelola secara cermat dan rasional.
Pengeluaran pembiayaan direncanakan sebesar Rp2,94 miliar lebih, sehingga pembiayaan netto tetap berada dalam kondisi seimbang.
Rapat paripurna ini dipimpin oleh Ketua DPRD Kota Palopo, Darwis, didampingi Wakil Ketua II DPRD, serta dihadiri Plh. Sekretaris Daerah Kota Palopo, para staf ahli, asisten, kepala perangkat daerah, camat, lurah, dan tamu undangan lainnya.
