SAHABATNEWS.ID, OPINI - Luwu Raya bukan sekadar wilayah administratif; ia adalah bangsa besar yang telah lahir sebelum kemerdekaan Indonesia. Dengan akar sejarah panjang dan identitas sosial-budaya yang kokoh, Luwu Raya memiliki potensi untuk menjadi provinsi baru yang strategis, baik secara ekonomi maupun pemerintahan.
Secara geografis, Luwu Raya mencakup wilayah luas, terdiri dari empat daerah: Kabupaten Luwu, Luwu Utara, Luwu Timur, dan Kota Palopo. Jarak antarwilayah yang jauh membuat pelayanan publik, pengawasan, dan pembangunan kurang efektif bila tetap berada di bawah satu provinsi induk.
Pemekaran diharapkan mempercepat pemerataan pembangunan, khususnya infrastruktur, pendidikan, dan kesehatan.
Dari sisi ekonomi, Luwu Raya adalah salah satu penghasil PAD terbesar di Sulawesi Selatan.
Potensi sumber daya alamnya, mulai dari pertanian, perkebunan, kehutanan, hingga kelautan, menjadikannya kawasan strategis untuk pertumbuhan ekonomi baru.
Kehadiran provinsi baru ini tidak hanya akan mendorong pembangunan lokal, tetapi juga mengurangi ketimpangan struktural yang selama ini terjadi akibat konsentrasi pembangunan di wilayah selatan.
Keinginan pemekaran bukan semata tuntutan administratif. Ini adalah janji sejarah Presiden Soekarno dan wujud penghormatan terhadap perjuangan generasi sebelumnya.
Aspirasi masyarakat didukung oleh tokoh masyarakat, pemuda, mahasiswa, dan pemerintah daerah, menunjukkan bahwa tuntutan ini lahir dari kebutuhan nyata, bukan kepentingan politik sesaat.
Luwu Raya juga memiliki kesamaan identitas, nilai budaya, dan ikatan sosial yang kuat, menjadikannya modal penting bagi pembangunan daerah otonom yang stabil dan berkelanjutan.
Pemekaran provinsi ini diharapkan mampu menciptakan pusat pertumbuhan baru, mempercepat pemerataan pembangunan, dan menjawab ketimpangan yang selama ini terjadi di Sulawesi Selatan.
Dengan segala potensi, sejarah, dan dukungan masyarakat, pemekaran Provinsi Luwu Raya bukan sekadar impian administratif. Ini adalah langkah rasional, konstitusional, dan strategis demi keadilan pembangunan serta masa depan generasi daerah, (9/1).
Penulis: Abd Hadi Ramadhan
