SAHABATNEWS.ID, PALOPO — Pemerintah Kota Palopo menegaskan komitmennya dalam upaya pencegahan dan pemberantasan korupsi melalui kegiatan Sosialisasi Anti Korupsi dalam rangka peringatan Hari Anti Korupsi Sedunia (Hakordia) 2025.
Kegiatan bertema “Satukan Aksi Basmi Korupsi” ini secara resmi dibuka oleh Wali Kota Palopo, Hj. Naili Trisal, di Ruang Pertemuan Ratona, Kantor Wali Kota Palopo, Rabu (24/12/2025).
Dalam sambutannya, Wali Kota Hj. Naili Trisal menegaskan bahwa Pemerintah Kota Palopo berkomitmen untuk berada di barisan terdepan dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, transparan, dan berintegritas.
“Kami terus mendorong penguatan Monitoring Center for Prevention sebagai instrumen utama dalam mengidentifikasi risiko korupsi serta meningkatkan transparansi tata kelola dan sistem pengawasan,” tegasnya.
Ia juga menyampaikan bahwa dalam visi pembangunan Kota Palopo tahun 2025–2029, pemerintah menargetkan terwujudnya Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM).
Untuk itu, diperlukan dukungan dan kolaborasi dari seluruh pihak, baik internal Pemerintah Kota Palopo maupun unsur Forkopimda.
Sementara itu, Inspektur Inspektorat Kota Palopo, Subair, SH, dalam laporannya menjelaskan bahwa sosialisasi ini bertujuan untuk meningkatkan pemahaman dan kesadaran aparatur pemerintah terhadap nilai-nilai integritas dan anti korupsi.
Kegiatan ini juga diharapkan mampu mendorong pencegahan praktik korupsi di lingkungan Pemerintah Kota Palopo, mendukung pemenuhan indikator Monitoring Center for Prevention (MCP), serta memperkuat budaya kerja yang transparan, akuntabel, dan berintegritas.
Kegiatan tersebut dihadiri oleh unsur Forkopimda Kota Palopo, Pelaksana Harian Sekretaris Daerah Kota Palopo Drs. Abdul Waris, M.Si, para staf ahli dan asisten Setda Kota Palopo, pimpinan perangkat daerah, camat, lurah, serta para kepala sekolah se-Kota Palopo.
Melalui momentum Hakordia 2025 ini, Pemerintah Kota Palopo berharap semangat anti korupsi semakin menguat dan terinternalisasi dalam setiap lini pelayanan publik demi mewujudkan pemerintahan yang bersih dan terpercaya.
