Palopo — Naili Trisal dan Akhmad Syarifuddin Daud resmi dilantik sebagai Wali Kota dan Wakil Wali Kota Palopo untuk masa jabatan 2025–2030. Pelantikan berlangsung khidmat di Kantor Gubernur Sulawesi Selatan dan dipimpin langsung oleh Gubernur Sulsel, Andi Sudirman Sulaiman, pada Senin, (4/8/25).
Prosesi pelantikan ini didasarkan pada Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 100.2.1.3-2861 Tahun 2025, yang ditetapkan pada tanggal 1 Agustus 2025.
Dalam sambutannya, Gubernur menyampaikan keyakinan dan harapan besar terhadap pasangan kepala daerah terpilih.
“Saya percaya bahwa saudara akan melaksanakan tugas dengan sebaik-baiknya sesuai dengan tanggung jawab yang diberikan,” ujar Andi Sudirman Sulaiman.
Pada pelantikan tersebut, Wali Kota Naili Trisal tampil anggun mengenakan Pakaian Dinas Upacara (PDU) berwarna putih. Wakil Wali Kota Akhmad Syarifuddin Daud, yang akrab disapa Ome, tampil serasi dengan setelan resmi dan peci hitam.
Pelantikan ini mencatat sejarah baru bagi Kota Palopo, dengan Naili Trisal sebagai perempuan pertama yang menjabat sebagai wali kota. Sementara itu, Ome kembali dipercaya sebagai wakil wali kota setelah sebelumnya menjabat pada periode 2013–2018.
Pasangan Naili–Ome merupakan pasangan kepala daerah terakhir di Provinsi Sulawesi Selatan yang dilantik, menyusul keputusan Mahkamah Konstitusi terkait sengketa hasil Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada).
Acara pelantikan turut dihadiri oleh sejumlah tokoh penting, antara lain Wakil Gubernur Sulsel Fatmawati Rusdi, Sekretaris Daerah Kota Makassar, jajaran Forkopimda, serta perwakilan partai politik pengusung.
Dalam kesempatan yang sama, Gubernur juga melantik dan mengukuhkan para pimpinan organisasi pendamping pemerintahan di Kota Palopo, antara lain:
Ketua Tim Penggerak PKK, Ketua Tim Pembina Posyandu, Ketua Dekranasda, Bunda PAUD, Bunda Literasi, serta Bunda Forum Anak Kota Palopo
Pelantikan ini menandai awal kepemimpinan baru di Kota Palopo dengan semangat mewujudkan pemerintahan yang inklusif, responsif, dan berorientasi pada pelayanan publik yang berkeadilan.
Resmi Dilantik Naili - Ome: Palopo Sambut Pimpinan Baru
Palopo — Naili Trisal dan Akhmad Syarifuddin Daud resmi dilantik sebagai Wali Kota dan Wakil Wali Kota Palopo untuk masa jabatan 2025–2030. Pelantikan berlangsung khidmat di Kantor Gubernur Sulawesi Selatan dan dipimpin langsung oleh Gubernur Sulsel, Andi Sudirman Sulaiman, pada Senin, (4/8/25).
Prosesi pelantikan ini didasarkan pada Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 100.2.1.3-2861 Tahun 2025, yang ditetapkan pada tanggal 1 Agustus 2025.
Dalam sambutannya, Gubernur menyampaikan keyakinan dan harapan besar terhadap pasangan kepala daerah terpilih.
“Saya percaya bahwa saudara akan melaksanakan tugas dengan sebaik-baiknya sesuai dengan tanggung jawab yang diberikan,” ujar Andi Sudirman Sulaiman.
Pada pelantikan tersebut, Wali Kota Naili Trisal tampil anggun mengenakan Pakaian Dinas Upacara (PDU) berwarna putih. Wakil Wali Kota Akhmad Syarifuddin Daud, yang akrab disapa Ome, tampil serasi dengan setelan resmi dan peci hitam.
Pelantikan ini mencatat sejarah baru bagi Kota Palopo, dengan Naili Trisal sebagai perempuan pertama yang menjabat sebagai wali kota. Sementara itu, Ome kembali dipercaya sebagai wakil wali kota setelah sebelumnya menjabat pada periode 2013–2018.
Pasangan Naili–Ome merupakan pasangan kepala daerah terakhir di Provinsi Sulawesi Selatan yang dilantik, menyusul keputusan Mahkamah Konstitusi terkait sengketa hasil Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada).
Acara pelantikan turut dihadiri oleh sejumlah tokoh penting, antara lain Wakil Gubernur Sulsel Fatmawati Rusdi, Sekretaris Daerah Kota Makassar, jajaran Forkopimda, serta perwakilan partai politik pengusung.
Dalam kesempatan yang sama, Gubernur juga melantik dan mengukuhkan para pimpinan organisasi pendamping pemerintahan di Kota Palopo, antara lain:
Ketua Tim Penggerak PKK, Ketua Tim Pembina Posyandu, Ketua Dekranasda, Bunda PAUD, Bunda Literasi, serta Bunda Forum Anak Kota Palopo
Pelantikan ini menandai awal kepemimpinan baru di Kota Palopo dengan semangat mewujudkan pemerintahan yang inklusif, responsif, dan berorientasi pada pelayanan publik yang berkeadilan.
