MAKASSAR - Plt. Sekretaris Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kota Makassar, Zamhir Islamie Hatta menghadiri Rapat Koordinasi Pencegahan Korupsi Lingkup Pemerintah Kota Makassar yang bertempat di Ruang Sipakatau, Kantor Wali Kota Makassar pada Senin (13/10/2025).
Hadir pula dalam rapat tersebut PPK PBJ Kota Makassar, Sekretaris Daerah Kota Makassar, Andi Zulkifly Nanda, Kepala Inspektorat, Andi Asma Zulistia Ekayanti, Perwakilan dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) serta Seluruh Kepala/Perwakilan OPD Lingkup Pemerintah Kota Makassar.
Rapat tersebut memfokuskan penguatan tata kelola pengadaan barang/jasa, konsolidasi pengawasan internal, serta sinkronisasi langkah pencegahan di tiap OPD agar proses perencanaan, pelaksanaan, hingga pelaporan program berjalan transparan, akuntabel, dan sesuai regulasi.
Kehadiran Bapenda menegaskan komitmen peningkatan integritas pengelolaan pendapatan daerah melalui prosedur yang tertib, terkendali, dan terdokumentasi.
Lewat rakor ini, Pemkot Makassar memperkuat kolaborasi lintas perangkat daerah dan lembaga pengawasan untuk memperkecil celah risiko korupsi, menstandarkan prosedur PBJ, dan memastikan kualitas layanan publik yang berorientasi pada kepatuhan serta kinerja.
Rapat dipimpin langsung oleh Sekretaris Daerah (Sekda) Kota Makassar, Andi Zulkifly Nanda, dan merupakan bagian dari inisiatif Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam memperkuat sistem integritas, transparansi, dan akuntabilitas di lingkungan pemerintahan daerah.
Dalam arahannya, Sekda Makassar juga menegaskan pentingnya sinergi antar lembaga pemerintah daerah untuk membangun sistem pengelolaan keuangan dan pengadaan yang bersih, efisien, dan bebas dari praktik korupsi.
“Upaya pencegahan korupsi bukan hanya menjadi tanggung jawab lembaga pengawas, tetapi juga seluruh aparatur pemerintah dalam menjalankan tugasnya secara profesional dan berintegritas,” ujar Andi Zulkifly Nanda.
Zamhir Islamie Hatta selaku sekretaris Bapenda juga menyampaikan tanggapannya. “Rapat ini menjadi momentum penting untuk memastikan seluruh proses pemerintahan, termasuk pengelolaan keuangan dan pengadaan, berjalan transparan dan akuntabel,” ujar Zamhir Islamie Hatta.
Lebih lanjut, Plt. Sekretaris Bapenda, Zamhir Islamie Hatta, menyampaikan apresiasi terhadap pelaksanaan kegiatan ini. Menurutnya, rapat tersebut menjadi wadah penting untuk memperkuat komitmen aparatur daerah dalam menjalankan tata kelola pemerintahan yang bersih dan berintegritas tinggi.
“Kami di Bapenda terus berupaya meningkatkan transparansi dalam setiap proses kerja, terutama dalam pengelolaan pendapatan daerah dan kegiatan pengadaan. Ini bagian dari komitmen kami untuk mewujudkan pemerintahan yang bersih dan bebas korupsi,” ujarnya.
Zamhir juga menekankan bahwa pencegahan korupsi harus dimulai dari perubahan budaya kerja dan peningkatan kesadaran setiap pegawai terhadap nilai-nilai integritas. Ia menilai sinergi antarinstansi menjadi kunci dalam menciptakan lingkungan birokrasi yang sehat dan terpercaya.
Melalui rapat koordinasi ini,pemerintah Kota Makassar berharap seluruh perangkat daerah di Kota Makassar dapat memperkuat mekanisme pencegahan korupsi, memperbaiki sistem pengadaan, serta menegakkan prinsip good governance di setiap aspek penyelenggaraan pemerintahan.
Inisiatif ini sejalan dengan visi “Makassar Livable City Plan”, yang menempatkan tata kelola pemerintahan yang bersih dan berkeadilan sebagai fondasi utama dalam mewujudkan kota yang maju, inklusif, dan berdaya saing.
Sekretaris Bapenda Hadiri Rapat Koordinasi Pencegahan Korupsi di Kantor Wali Kota Makassar
