SAHABATNEWS.ID, SULSEL — Bagi masyarakat yang menggantungkan kehidupan dari perdagangan hasil pertanian, jalan memiliki arti yang jauh lebih penting daripada sekadar sarana untuk berpindah dari satu tempat ke tempat lain.
Kondisi infrastruktur jalan turut menentukan kelancaran distribusi hasil pertanian menuju pasar sekaligus memengaruhi kemudahan konsumen untuk menjangkau pusatpusat perdagangan.
Kondisi tersebut dirasakan langsung oleh para pedagang di Kabupaten Gowa. Mutia, salah seorang pedagang hasil pertanian yang ditemui di Pasar Sungguminasa, Kabupaten Gowa, Jumat (21/8/2026), mengatakan kerusakan jalan memberikan dampak terhadap aktivitas perdagangan.
“Pembeli sepi karena jalanan rusak parah dan berlubang. Orang malas lewat sini. Itumi perlu diperbaiki supaya masyarakat lebih lancar bawa barang dagangannya,” ujar Mutia.
Menurutnya, akses jalan yang layak menjadi kebutuhan penting agar aktivitas masyarakat dapat berjalan lebih lancar, khususnya dalam proses membawa dan mendistribusikan barang dagangan.
Bagi pedagang hasil pertanian, kondisi tersebut semakin penting karena komoditas yang diperjualbelikan harus bergerak dari wilayah produksi menuju pasar.Pandangan serupa disampaikan Abdul Madjid Dg Gassing yang ditemui di Pasar Sungguminasa, Kabupaten Gowa.
Ia menilai peningkatan akses jalan diperlukan untuk membantu petani mengangkut hasil pertanian dengan lebih cepat.
“Perlu sekali perbaikan dan akses jalan untuk para petani agar bisa mempercepat barang sampai ke pasar,” ujar Abdul Madjid Dg Gassing.
Kebutuhan masyarakat terhadap konektivitas jalan tersebut menjadi salah satu bagian dari pembangunan infrastruktur yang dilakukan Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan. Pemprov Sulsel mengalokasikan anggaran infrastruktur jalan sebesar Rp2,5 triliun untuk periode 2025–2027 yang terbagi dalam enam paket pekerjaan MYP.
Pada paket pertama, anggaran yang disiapkan mencapai sekitar Rp430 miliar. Paket tersebut mencakup 13 ruas jalan yang tersebar di Makassar, Gowa, Sinjai, dan Bulukumba, dengan total panjang penanganan mencapai 300,24 kilometer.
Kepala Dinas Bina Marga dan Bina Konstruksi Provinsi Sulawesi Selatan, Andi Ihsan, menjelaskan bahwa proses penanganan ruas jalan dalam program tersebut masih berlangsung.
“Keseluruhan ada 85 ruas jalan. Dari jumlah tersebut, 49 ruas sedang ditangani, sementara 36 ruas lainnya masih dalam tahap perencanaan,” kata Andi Ihsan.
Data tersebut menunjukkan bahwa pelaksanaan pembangunan infrastruktur melalui program MYP masih berjalan di berbagai wilayah Sulawesi Selatan. Dari total 85 ruas jalan yang masuk dalam paket MYP 1–6, sebanyak 49 ruas telah berada pada tahap penanganan, sedangkan 36 ruas lainnya masih dalam proses perencanaan.
Pembangunan infrastruktur jalan pada dasarnya tidak hanya berkaitan dengan kondisi fisik sebuah ruas jalan. Lebih dari itu, keberadaan jalan memiliki keterkaitan erat dengan aktivitas ekonomi masyarakat karena menjadi penghubung antara wilayah produksi, pasar, hingga konsumen.
Dalam sektor pertanian, konektivitas menjadi kebutuhan yang tidak dapat dipisahkan dari proses produksi dan distribusi. Hasil panen perlu segera dibawa dari lokasi produksi menuju pasar dengan waktu tempuh dan biaya yang seefisien mungkin.
Ketika kondisi jalan mengalami gangguan, distribusi hasil pertanian pun berpotensi ikut terhambat.Sebaliknya, akses jalan yang lebih baik dapat memperlancar mobilitas sekaligus menciptakan peluang ekonomi yang lebih besar.
Petani dapat membawa hasil produksinya ke pasar dengan lebih mudah, pedagang memiliki akses distribusi yang lebih lancar, sementara konsumen dapat menjangkau pusat-pusat perdagangan dengan lebih baik.
Dampak pembangunan infrastruktur juga tidak berhenti pada sektor ekonomi. Jalan yang memadai turut mendukung aktivitas sosial masyarakat, termasuk akses menuju fasilitas pendidikan, layanan kesehatan, pusat perdagangan, serta berbagai pelayanan publik lainnya.
Karena itu, pembangunan MYP dapat dilihat dalam konteks yang lebih luas sebagai bagian dari upaya mendukung arah pembangunan Sulawesi Selatan yang maju dan berkarakter.
Infrastruktur menjadi salah satu fondasi penting dalam membangun konektivitas antardaerah. Namun, pada akhirnya, keberhasilan pembangunan perlu diukur dari sejauh mana manfaatnya dapat dirasakan dan berkontribusi terhadap peningkatan kualitas hidup masyarakat.
Di sisi lain, pembangunan jalan tidak semata-mata dapat dinilai dari besarnya anggaran ataupun jumlah ruas yang dikerjakan. Kualitas pekerjaan, keselamatan pengguna jalan, pemerataan pembangunan, hingga keberlanjutan pemeliharaan setelah proyek selesai merupakan aspek yang tidak kalah penting untuk memastikan manfaat infrastruktur dapat bertahan dalam jangka panjang.
Bagi masyarakat seperti Mutia, keberadaan jalan yang baik merupakan kebutuhan yang dirasakan dalam kehidupan sehari-hari. Jalan yang rusak bukan hanya membuat perjalanan menjadi lebih sulit, tetapi juga dapat memengaruhi jumlah pembeli yang datang serta kelancaran pedagang membawa barang dagangannya.
Bagi petani dan pelaku distribusi, akses jalan yang memadai berarti berkurangnya hambatan antara wilayah produksi dan pasar. Pada titik inilah pembangunan infrastruktur bersinggungan langsung dengan kebutuhan ekonomi masyarakat.
MYP pada akhirnya tidak sekadar berbicara tentang pembangunan fisik berupa jalan. Program tersebut merupakan bagian dari upaya memperkuat konektivitas wilayah, memperlancar distribusi barang, serta menopang aktivitas ekonomi masyarakat di Sulawesi Selatan.
Jalan menghubungkan petani dengan pasar, mempertemukan pedagang dengan pembeli, sekaligus menghubungkan daerah produksi dengan pusat-pusat ekonomi. Ketika konektivitas berjalan dengan baik, infrastruktur tidak hanya membuat jarak terasa lebih dekat, tetapi juga membuka ruang bagi tumbuhnya kesempatan ekonomi dan berkembangnya daerah.
Dengan demikian, pembangunan infrastruktur yang dilakukan secara terencana dan berkelanjutan dapat menjadi salah satu pijakan menuju Sulsel Maju dan Berkarakter.
Sebuah pembangunan yang tidak berhenti pada beton dan aspal, tetapi mampu menghadirkan manfaat nyata bagi masyarakat, memperkuat daya saing daerah, serta tetap berpijak pada nilai, kebutuhan, dan karakter masyarakat Sulawesi Selatan.
Oleh: Edi Tompo Gowa
