SAHABATNEWS.ID, JAKARTA — Wacana besar kembali mengguncang kebijakan pendidikan nasional. Wakil Ketua Komisi X DPR RI Fraksi PKB, Lalu Hadrian Irfani, melontarkan usulan yang langsung menyedot perhatian publik, (12/5/26).
Seluruh guru di Indonesia diusulkan untuk diangkat menjadi Pegawai Negeri Sipil (PNS) sebagai solusi permanen penyelesaian polemik guru honorer.
Usulan ini mencuat di tengah polemik kebijakan baru dari Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah yang mengatur bahwa penugasan guru non-ASN di sekolah negeri hanya diperbolehkan hingga 31 Desember 2026, sebagaimana tertuang dalam Surat Edaran No. 7 Tahun 2026.
Dalam pernyataannya, Lalu Hadrian menilai kebijakan penataan ASN berpotensi meninggalkan masalah besar jika tidak diikuti solusi jangka panjang yang kuat.
“Status guru honorer tidak boleh terus berada dalam ketidakpastian. Negara harus hadir secara penuh,” ujarnya.
Lebih jauh, usulan ini juga diarahkan sebagai dorongan kebijakan kepada Presiden Prabowo Subianto, agar pemerintah mempertimbangkan skema pengangkatan massal guru menjadi PNS sebagai bentuk reformasi besar sektor pendidikan
Di satu sisi, banyak yang menilai langkah ini bisa mengakhiri ketidakpastian jutaan guru honorer.
Sementara itu pakar kebijakan publik menyoroti potensi beban fiskal negara yang sangat besar jika pengangkatan PNS dilakukan secara menyeluruh.
Sementara itu, pemerintah sendiri selama ini lebih banyak mengarahkan penataan tenaga pendidik melalui skema PPPK sebagai jalan tengah antara kebutuhan formasi dan kemampuan anggaran negara.
Isu ini muncul di saat pemerintah tengah memperketat tata kelola ASN dan menghapus sistem honorer secara bertahap.
Karena itu, usulan tersebut dinilai sebagian pihak sebagai salah satu wacana paling berani dalam reformasi birokrasi pendidikan dalam beberapa tahun terakhir.
Usulan ini belum menjadi kebijakan resmi, namun sudah cukup untuk memicu perdebatan nasional antara idealisme kesejahteraan guru dan realitas kemampuan fiskal negara.
