Palopo — Kedatangan Barume, Pelapor Khusus Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), ke sejumlah wilayah di Indonesia dinilai sebagai momentum penting untuk membuka mata dunia terhadap situasi yang tengah dihadapi masyarakat adat di berbagai daerah, (16/7/25).
Ketua AMAN Tana Luwu, Irsal Hamid, menyampaikan bahwa saat ini perampasan wilayah adat melalui Proyek Strategis Nasional (PSN) dan perluasan perkebunan skala besar semakin marak dan berdampak langsung pada keberlangsungan hidup masyarakat adat.
“Masyarakat adat sebagai pemilik sah wilayah-wilayah adat yang telah mereka tempati secara turun-temurun justru terusir demi proyek yang diklaim sebagai strategis", ujar Irsal.
Sementara ini lebih tragis lagi, banyak dari mereka yang berjuang mempertahankan hak atas tanah leluhur justru mengalami kriminalisasi.
Irsal berharap kunjungan Pelapor Khusus PBB ini dapat menjadi titik balik. Ia mendorong agar PBB melihat langsung kondisi di lapangan dan menyuarakan situasi ini ke dunia internasional, sehingga pemerintah Indonesia mendapatkan tekanan untuk menghentikan proyek-proyek yang merampas hak masyarakat adat.
“Stop PSN dan stop kriminalisasi terhadap masyarakat adat. Mereka adalah pemilik asli wilayah ini jauh sebelum Indonesia ada. Negara seharusnya melindungi, bukan mengusir mereka dari tanahnya sendiri,” tegas Irsal.
AMAN Tana Luwu menyerukan agar pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah benar-benar mempertimbangkan hak dan keberadaan masyarakat adat.
Proyek pembangunan tidak boleh mengorbankan mereka yang selama ini menjaga dan merawat alam serta wilayahnya secara berkelanjutan.
