Palopo – Penjabat (Pj) Wali Kota Palopo, Drs. H. Firmanza DP, S.H., M.Si., menghadiri dua rapat paripurna DPRD Kota Palopo yang berlangsung di Ruang Rapat Paripurna DPRD, pada Rabu (9/7/2025).
Dua rapat paripurna tersebut masing-masing membahas:
1. Penetapan Rekomendasi DPRD atas Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Republik Indonesia terhadap Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kota Palopo Tahun Anggaran 2024, dan
2. Penetapan Persetujuan Bersama atas Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Kota Palopo Tahun Anggaran 2024.
Dalam sambutannya pada rapat paripurna pertama, Pj Wali Kota Palopo menegaskan bahwa Laporan Hasil Pemeriksaan BPK bertujuan memberikan opini atau pendapat profesional atas kewajaran informasi keuangan yang disajikan dalam laporan keuangan.
“Opini BPK diberikan berdasarkan kriteria seperti kesesuaian dengan Standar Akuntansi Pemerintahan, kecukupan pengungkapan, kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan, dan efektivitas sistem pengendalian intern,” ujar Firmanza.
Lebih lanjut, berdasarkan LHP BPK RI Nomor: 26.B/LHP/XIX.MKS/05/2025 tanggal 23 Mei 2025, Pemerintah Kota Palopo berhasil meraih Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) atas Laporan Keuangan Tahun Anggaran 2024. Ini menjadi indikator bahwa laporan keuangan Pemerintah Kota Palopo telah disajikan secara wajar dalam semua hal yang material.
Pada rapat paripurna kedua, Pj Wali Kota bersama Ketua DPRD Kota Palopo menandatangani Keputusan Bersama DPRD dan Wali Kota Palopo Nomor: 1/DPRD/VII/2025 – Nomor: 100.3.3.3/238/B.HUKUM, tentang Persetujuan terhadap Ranperda Pertanggungjawaban Pelaksanaan APBD Tahun Anggaran 2024 untuk ditetapkan menjadi Peraturan Daerah.
Sebelum penandatanganan, pelapor dari Badan Anggaran DPRD Kota Palopo, Umas, S.E., M.M., menyampaikan laporan hasil pembahasan terhadap Ranperda tersebut.
Rapat paripurna dipimpin oleh Ketua DPRD Kota Palopo, didampingi Wakil Ketua I dan II, serta dihadiri oleh anggota DPRD, Pj Sekretaris Daerah, staf ahli, para asisten, pimpinan perangkat daerah, dan undangan lainnya.
