Cari

Skandal Rp130 Juta di Lutim! Oknum Polisi Diduga Transaksikan Perkara Narkotika

SAHABATNEWS.ID, LUWU TIMUR – Dugaan praktik transaksional dalam penanganan perkara narkotika di wilayah Sorowako, Kabupaten Luwu Timur, Sulawesi Selatan, mencuat ke publik.

Tak tanggung-tanggung, empat orang yang disebut sebagai oknum anggota kepolisian diduga menerima aliran uang hingga Rp130 juta dari pihak keluarga terduga pelaku narkotika.

Uang tersebut, berdasarkan pengakuan salah seorang anggota keluarga berinisial M, diduga diserahkan dengan dalih mengupayakan pembebasan tahanan hingga mengurus proses pelimpahan perkara, (16/11/26).

Pengakuan ini membuka pertanyaan serius mengenai transparansi dan integritas penanganan perkara narkotika. Benarkah ada transaksi di balik proses hukum? Siapa saja yang menerima uang tersebut? Dan ke mana aliran dana Rp130 juta itu bermuara?

Saat ditemui di salah satu warung kopi di Makassar, Minggu (15/11/2026), M mengungkapkan bahwa dugaan transaksi tersebut bermula setelah sembilan orang diamankan dalam operasi penindakan narkotika pada 26 Agustus 2026.

Penangkapan disebut berlangsung di dua lokasi berbeda. Di lokasi pertama, aparat mengamankan empat orang berinisial A, S, L, dan S dengan barang bukti narkotika seberat 32 gram.

Sementara di lokasi kedua, lima orang lainnya, masing-masing berinisial D, F, I, A, dan A, turut diamankan bersama barang bukti narkotika seberat 59 gram. Total sembilan orang diamankan dengan barang bukti keseluruhan mencapai 91 gram.

Usai penangkapan, seluruhnya disebut langsung dibawa ke Polda Sulawesi Selatan di Makassar. Pihak keluarga mengaku tidak mendapatkan pemberitahuan terlebih dahulu mengenai penangkapan tersebut.

Namun, persoalan justru berkembang ketika keluarga mulai berupaya mencari informasi dan mengurus nasib para tahanan.

Menurut pengakuan M, dalam proses penanganan perkara tersebut, pihak keluarga diminta menyerahkan sejumlah uang yang dikaitkan dengan upaya pembebasan tahanan dan pengurusan perkara.

Rinciannya sebagai berikut:
Rp35 juta disebut diserahkan kepada seseorang berinisial T yang diklaim sebagai anggota Ditresnarkoba Polda Sulsel, Rp68 juta disebut diserahkan kepada seseorang berinisial S, Rp10 juta disebut diserahkan kepada seseorang berinisial I, Rp17 juta disebut diserahkan kepada seseorang berinisial M, Jika seluruh pengakuan tersebut diakumulasikan, jumlahnya mencapai Rp130 juta.

Angka yang tidak sedikit untuk sebuah proses hukum yang semestinya berjalan berdasarkan aturan, prosedur, dan alat bukti, bukan berdasarkan kemampuan keluarga menyediakan uang.

Hal yang semakin menjadi sorotan adalah pengakuan keluarga bahwa dua orang disebut telah bebas. Sementara itu, uang sebesar Rp68 juta yang dikaitkan dengan upaya pembebasan empat orang lainnya disebut belum membuahkan hasil sebagaimana yang diharapkan keluarga.

Kondisi ini memunculkan tanda tanya besar: atas dasar apa uang tersebut diminta? Apakah benar ada pihak yang menjanjikan pembebasan? Bagaimana pertanggungjawaban uang yang telah diserahkan?

Sejauh ini, informasi mengenai dugaan penerimaan uang tersebut masih bersumber dari pengakuan pihak keluarga dan belum dapat dianggap sebagai fakta hukum yang telah terbukti.

Dugaan ini perlu mendapat perhatian serius dari institusi kepolisian, khususnya Polda Sulawesi Selatan dan Divisi Profesi dan Pengamanan (Propam).

Jika benar terdapat anggota yang menyalahgunakan kewenangan dengan meminta atau menerima uang dalam penanganan perkara, persoalan tersebut bukan sekadar pelanggaran disiplin, melainkan dapat memiliki konsekuensi hukum sesuai hasil pemeriksaan dan pembuktian.

Publik kini menunggu penjelasan resmi dari Polda Sulsel terkait dugaan tersebut, termasuk klarifikasi dari pihak-pihak yang namanya disebut dalam pengakuan keluarga.

Penegakan hukum seharusnya tidak menjadi ruang transaksi. Kebenaran harus dibuktikan melalui proses hukum, bukan ditentukan oleh besarnya uang yang mampu diserahkan keluarga tahanan.

Rp130 juta bukan angka kecil. Di balik dugaan transaksi ini, ada pertanyaan besar yang harus dijawab secara terbuka: apakah proses penanganan perkara narkotika di Sorowako benar-benar berjalan sesuai hukum?

Terkait: