SAHABATNEWS.ID, JAKARTA – Menteri Agama Nasaruddin Umar menegaskan bahwa siswa yang bersekolah di daerah yang belum memiliki guru Pendidikan Agama sesuai keyakinannya akan tetap mendapatkan hak belajar agama melalui kerja sama dengan rumah ibadah dan tokoh agama setempat.
Kebijakan tersebut disiapkan sebagai solusi atas keterbatasan jumlah guru agama di sejumlah daerah, terutama wilayah yang memiliki populasi pemeluk agama tertentu dalam jumlah minoritas, (1/6/26).
Menurut Nasaruddin, pemerintah tidak ingin ada peserta didik yang kehilangan kesempatan memperoleh pendidikan agama hanya karena ketiadaan tenaga pengajar di sekolah.
“Misalnya daerah-daerah minoritas, guru agamanya di sana tidak ada. Kita titipkan kepada pengurus masjid untuk mengajarkan siswa Muslim. Jika tidak ada guru agama Kristen, kita titipkan kepada pendeta untuk memberikan pembelajaran dan penilaian. Begitu juga untuk Katolik, Hindu, dan Buddha,” ujar Nasaruddin.
Ia menekankan bahwa pendidikan agama merupakan bagian penting dalam pembentukan karakter generasi muda sehingga harus tetap diberikan dalam kondisi apa pun.
“Yang penting jangan sampai ada anak-anak kita yang tidak mengenal agama. Harus dengan cara kita sendiri seperti itu,” katanya.
Pernyataan tersebut disampaikan sebagai respons atas masukan Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman, Maruarar Sirait, yang menyoroti masih minimnya ketersediaan guru agama Kristen di sejumlah wilayah Indonesia.
Maruarar berharap Kementerian Agama dapat memastikan seluruh siswa memperoleh layanan pendidikan agama sesuai keyakinan masing-masing.
“Saya yakin Bapak adalah Menteri Agama yang adil sehingga anak-anak kami juga bisa mendapatkan kesempatan mendapatkan pengajaran agama Kristen di daerah-daerah,” ujar Maruarar.
Melalui skema kolaborasi dengan rumah ibadah dan tokoh agama, pemerintah berharap kesenjangan layanan pendidikan agama di daerah dapat diatasi sembari menunggu pemenuhan kebutuhan guru agama secara lebih merata di seluruh Indonesia.
