SAHABATNEWS.ID, PALOPO - Sejarah bangsa adalah sejarah pemuda. Ungkapan Pramoedya Ananta Toer tersebut menegaskan bahwa perubahan besar selalu lahir dari kesadaran dan keberanian generasi muda.
Dalam konteks Luwu Raya, pernyataan itu menemukan relevansinya ketika wacana pembentukan Provinsi Luwu Raya kembali menguat, khususnya menjelang 23 Januari, Hari Perlawanan Rakyat Luwu.
Momentum historis ini kerap dijadikan ruang artikulasi tuntutan pemekaran wilayah. Namun pertanyaannya, sejauh mana gagasan Provinsi Luwu Raya benar-benar lahir dari kebutuhan objektif dan konsolidasi yang matang, bukan sekadar romantisisme sejarah atau euforia tahunan?
Wacana pembentukan Provinsi Luwu Raya sejatinya bukan gagasan baru. Sejak era 1950-an, Datu Luwu Andi Djemma telah menggagas wilayah eks Kerajaan Luwu sebagai daerah istimewa atau provinsi tersendiri.
Semangat itu terus diwariskan oleh pemuda, mahasiswa, dan masyarakat hingga hari ini, terutama melalui berbagai aksi unjuk rasa dan forum-forum diskusi publik.
Tuntutan pemekaran ini berangkat dari kegelisahan yang nyata: ketimpangan pembangunan dan distribusi ekonomi. Selama ini, Luwu Raya dikenal sebagai salah satu daerah penopang ekonomi, baik di tingkat provinsi maupun nasional, dengan potensi besar di sektor pertanian, perkebunan sawit, pertambangan, serta posisi geografis yang strategis.
Secara objektif, potensi tersebut menjadikan Luwu Raya cukup mampu untuk berdiri mandiri sebagai daerah otonom baru.
Namun demikian, pembentukan provinsi bukan sekadar soal potensi ekonomi dan sejarah panjang perjuangan. Aspek politik dan kekuatan koalisi menjadi faktor penentu.
Meliala (2022) menegaskan bahwa ketiadaan koalisi teritorial yang kuat yang menghubungkan aktor politik di tingkat lokal, provinsi, hingga nasional akan menyulitkan pembentukan wilayah otonom baru.
Argumen ini diperkuat oleh Keith Andrew Bettinger (2014) yang menyatakan bahwa koalisi yang tidak kohesif cenderung gagal mewujudkan pemekaran administratif. Di titik inilah tantangan terbesar pemekaran Provinsi Luwu Raya berada.
Konsolidasi pemuda, mahasiswa, dan masyarakat masih tampak lemah dan sporadis. Advokasi kepada masyarakat belum sepenuhnya menyentuh seluruh lapisan, sehingga kesadaran kolektif belum mencapai titik puncaknya. Perjuangan sering kali hanya menguat menjelang peringatan Hari Perlawanan Rakyat Luwu, lalu kembali meredup setelahnya.
Padahal, sejarah mengajarkan bahwa perjuangan besar menuntut konsistensi, pengorbanan, dan kerja jangka panjang. Tanpa konsolidasi yang serius, tanpa kesatuan visi, dan tanpa strategi politik yang matang, gagasan Provinsi Luwu Raya berisiko berhenti sebagai narasi simbolik indah dalam sejarah, namun utopis dalam realitas.
Pemuda dan mahasiswa Luwu Raya seharusnya tidak hanya menjadi penjaga ingatan sejarah, tetapi juga arsitek masa depan. Jika perjuangan ini ingin benar-benar terwujud, maka romantisisme harus ditransformasikan menjadi gerakan yang terorganisir, inklusif, dan berorientasi pada kepentingan bersama.
Tanpa itu, euforia akan terus berulang, sementara cita-cita Provinsi Luwu Raya tetap berada di persimpangan harapan.
Penulis : Muh Futhifar Putra Pratama
