PALOPO – Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN) Tana Luwu bekerja sama dengan Perhimpunan Pembela Masyarakat Adat Nusantara (PPMAN) menggelar Training Paralegal bagi Kader Tana Luwu, sebuah program strategis untuk memperkuat kemampuan advokasi masyarakat adat dalam menghadapi berbagai persoalan hukum di wilayah mereka. (20/11/25).
Kegiatan yang mengusung tema “Transformasi Pengetahuan Masyarakat Adat Menjadi Aksi: Pembekalan Hukum Praktis bagi Kader AMAN Tana Luwu” ini berlangsung selama dua hari, 19–20 November 2025, bertempat di Cafe Siguntu, Komunitas Masyarakat Adat Latuppa, Kecamatan Mungkajang, Kota Palopo.
Ketua PH AMAN Tana Luwu, Irsal Hamid, mengungkapkan bahwa terdapat 144 komunitas masyarakat adat di Tana Luwu yang saat ini butuh pendampingan saat bersentuhan dengan konflik di tingkat Komunitas masyarakat adat, utamanya dengan maraknya perusahaan-perusahaan yang bersentuhan dengan wilayah adat.
“Pelatihan ini kami selenggarakan untuk membekali peserta agar mampu merespon dan mengambil peran dalam berbagai kasus yang mengancam ruang hidup masyarakat adat. Pengetahuan hukum harus menjadi kekuatan dalam mempertahankan wilayah adat,” ungkap Irsal.
Sementara itu koordinator PPMAN tegion Sulawesi, Moh. Maulana, menegaskan bahwa hadirnya Paralegal di setiap komunitas masyara adat sangat penting untuk memperluas akses pembelaan hukum.
“Dengan adanya kader paralegal di tiap komunitas, masyarakat adat akan lebih siap mengakses keadilan dan mempertahankan hak-hak mereka ketika berhadapan dengan persoalan hukum,” ujar Maulana.
Pelatihan ini diikuti oleh perwakilan masyarakat adat di Tana Luwu yang terdiri dari komunitas masyarakat adat, diantaranya Seko, Walenrang, Rongkong, Bastem, Mungkajang, Padoe, Pamona, Peta, Ba'tan, Makawa, Rampi, Sampano, Latuppa, dan beberapa komunitas lainnya.
Dalam agenda Training ini peserta memperoleh materi dasar-dasar hukum, teknik pendampingan kasus, hingga strategi advokasi berbasis komunitas.
