MAKASSAR - Kepala Badan Pendapatan Daerah (BAPENDA) Kota Makassar, Andi Asminullah mendampingi Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin beserta Wakil Wali Kota Makassar, Aliyah Mustika Ilham menerima Kunjungan Menteri Dalam Negeri, Tito Karnavian beserta Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman (PKP), Maruarar Sirait di Makassar Government Center (MGC) atau yang biasa disebut Mall Pelayanan Publik serta meninjau langsung ke kawasan kumuh di Kelurahan Pampang pada Kamis (11/9/2025).
Agenda tersebut rangkaiannya menjadi kunjungan dua menteri Kabinet Merah Putih di Kota Makassar, sebelum menyerahkan rumah gratis kepada empat keluarga korban acara unjuk rasa di DPRD Sulsel pada sore hari.
Rombongan melewati lorong-lorong sempit dan berkelok selama kurang lebih satu jam, mendatangi rumah warga yang dinilai tidak layak huni. Sebanyak enam rumah warga dikunjungi secara langsung, yang semuanya masuk dalam program bantuan bedah rumah melalui dukungan dana CSR.
Tito Karnavian menyampaikan bahwa dirinya bersama Menteri PKP, Maruarar Sirait, ingin memanfaatkan momentum kunjungan ke Kota Makassar sekaligus untuk melihat langsung kondisi pemukiman masyarakat setempat.
“Tujuan utama kami kesini untuk menyerahkan rumah, sekaligus memanfaatkan momen ini dengan mengunjungi rumah-rumah yang tidak layak. Kegiatan di sini spesifik untuk membantu seluruh rumah tersebut untuk dilakukan mereduksi,” jelasnya.
Munafri menyampaikan apresiasi atas perhatian pemerintah pusat terhadap kondisi warga di kawasan padat penduduk tersebut. Ia berharap bantuan CSR yang segera dijalankan bisa memberikan perumahan yang lebih layak dan sehat bagi masyarakat di Pampang.
“Kunjungan pemerintah pusat sangat berarti karena membuka jalan bagi perbaikan rumah-rumah warga tak layak huni,” katanya.
Kepala Dinas Perumahan dan Kawasan Permukiman Kota Makassar, Mahyuddin, juga menjelaskan bahwa kawasan Pampang memang masuk dalam prioritas pertama perbaikan lingkungan kumuh di Makassar.
Lebih lanjut, Mahyuddin meluangkan hingga saat ini lima dari enam rumah yang meninjau telah direvisi dan satu rumah lainnya masih dalam proses.
Seluruh program yang dibangun ini akan didanai melalui skema CSR dari pihak swasta.
“Pelaksanaannya kami tunggu dari pihak CSR. Kalau memungkinkan, bulan ini atau bulan depan sudah bisa dimulai, jadi sesegera mungkin bisa terlaksana,” ujarnya.
Indikator rumah yang dipilih, kata Mahyuddin, adalah rumah milik masyarakat rendah (MBR) dengan kondisi tidak layak huni.
“Rata-rata yang kami kunjungi tadi adalah rumah keluarga MBR yang memang sudah tidak layak lagi ditinggali,” jelasnya.
