Komisi III DPR RI gelar rapat kerja dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK), dan Badan Narkotika Nasional (BNN) untuk membahas Rencana Kerja Anggaran (RKA) dan Rencana Kerja Pemerintah (RKP) untuk tahun 2026.
Rapat tersebut dihadiri Ketua KPK Setyo Budiyanto beserta para Wakil Ketua KPK Agus Joko Pramono dan Fitroh Rohcahyanto, Kepala PPATK Ivan Yustiavandana, dan Kepala BNN Marthinus Hukum.
"Agendanya hari ini adalah pembahasan RKA K/L (kementerian/lembaga) dan RKP K/L tahun 2026," kata Wakil Ketua Komisi III DPR RI Sari Yuliati yang memimpin jalannya rapat di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Kamis.
Selain membahas rencana kerja dan anggaran, dia mengatakan bahwa rapat tersebut juga dengan agenda pembahasan mengenai laporan keuangan pemerintah pusat dari APBN tahun 2024.
"Yang ketiga, adalah pendalaman atau tanya jawab," katanya.
Sebelumnya, Ketua DPR RI Puan Maharani mengungkapkan bahwa pada masa sidang yang dimulai pada 24 Juni hingga 24 Juli 2025, akan mulai membahas Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2026.
Dia mengatakan bahwa tahun 2026, diproyeksikan perekonomian global masih akan dihadapkan dengan situasi yang dinamis dan tidak menentu. Konflik geopolitik, geoekonomi dan perekonomian global yang tidak kondusif akan sangat berpengaruh pada rantai pasok ekonomi global, produktivitas ekonomi, konsumsi masyarakat, daya beli, dan arus modal untuk investasi.
"Oleh karena itu, pembahasan kebijakan ekonomi makro dan pokok kebijakan fiskal tahun 2026 harus telah mengantisipasi hal tersebut yang dapat berdampak pada kapasitas APBN dalam menjalankan pembangunan nasional," kata Puan dilansir dari antaranews.com pada rapat paripurna di kompleks parlemen.
