SAHABATNEWS.ID, JAKARTA — Rencana dan realisasi pengadaan puluhan ribu sepeda motor listrik oleh Badan Gizi Nasional (BGN) menuai sorotan tajam dari DPR RI. Charles Honoris menegaskan pihaknya akan memanggil BGN untuk meminta penjelasan terkait kebijakan tersebut, (8/4/26).
Menurut Charles, pengadaan kendaraan operasional untuk Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) perlu dikaji secara serius, terutama jika benar usulan tersebut sempat ditolak oleh Kementerian Keuangan.
Ia menilai langkah tersebut berpotensi menimbulkan persoalan dalam tata kelola anggaran negara.
“Jika memang sebelumnya tidak disetujui, tetapi tetap dijalankan, ini perlu dijelaskan secara terbuka,” ujarnya.
Sorotan juga datang dari sisi kebijakan fiskal. Purbaya Yudhi Sadewa mengonfirmasi bahwa usulan pengadaan motor listrik dan perangkat komputer sebelumnya tidak disetujui.
Ia menekankan bahwa anggaran negara seharusnya difokuskan pada kebutuhan utama program, yakni penyediaan makanan bergizi bagi masyarakat.
Di tengah kondisi defisit APBN yang mencapai Rp240,1 triliun pada kuartal I 2026, pengadaan tersebut dinilai sebagian pihak sebagai langkah yang kurang tepat dari sisi prioritas.
Realisasi Pengadaan dan Penjelasan BGN
BGN membenarkan adanya pengadaan motor listrik dalam anggaran 2025. Dari total rencana sekitar 25.000 unit, sebanyak 21.801 unit disebut telah terealisasi.
Saat ini, kendaraan tersebut masih dalam proses pencatatan sebagai Barang Milik Negara (BMN) sebelum nantinya didistribusikan untuk mendukung operasional kepala SPPG di berbagai daerah.
Sejumlah kalangan turut menyoroti proses pengadaan, termasuk Center for Budget Analysis (CBA), yang menilai mekanisme e-purchasing perlu diawasi lebih ketat agar tetap transparan dan efisien.
Selain itu, muncul pertanyaan mengenai kesesuaian kebutuhan di lapangan. Tidak semua wilayah dinilai memiliki infrastruktur yang mendukung penggunaan kendaraan listrik, sehingga efektivitas penggunaannya masih menjadi perdebatan.
Kontroversi ini semakin mendapat perhatian publik setelah beredarnya video ratusan motor listrik yang viral di media sosial. Di sisi lain, muncul pula berbagai klaim terkait jumlah dan nilai pengadaan yang lebih besar, meski belum terverifikasi secara resmi.
Pemanggilan BGN oleh DPR diharapkan dapat memberikan kejelasan menyeluruh, mulai dari dasar perencanaan, proses persetujuan anggaran, hingga urgensi pengadaan tersebut dalam mendukung program pemenuhan gizi nasional.
Kasus ini menjadi pengingat pentingnya konsistensi antara perencanaan program dan penggunaan anggaran, terutama untuk program strategis yang menyangkut kebutuhan dasar masyarakat.
