Cari

Rongkong Melawan! Masyarakat Adat Tolak Geothermal PT Ormat

SAHABATNEWS.ID, LUWU UTARA — Masyarakat Adat Rongkong menyatakan penolakan tegas terhadap rencana proyek energi panas bumi (geothermal) PT Ormat yang direncanakan masuk ke wilayah adat Rongkong, Kabupaten Luwu Utara, Sulawesi Selatan.

Penolakan ini menegaskan bahwa tanah ulayat, hutan, sumber air, dan situs-situs sakral bukan sekadar sumber daya, melainkan warisan leluhur yang wajib dijaga keberlangsungannya.

Sikap tersebut ditegaskan dalam musyawarah adat bertema “Rongkong Tana Masakke Lipu Maraninding” yang berlangsung pada 4–5 Oktober 2026 di wilayah adat Uri, Dusun Uri, Desa Pengkendekan, Kecamatan Rongkong.

Pertemuan ini dihadiri perwakilan komunitas Masyarakat Adat, pemuda adat, perempuan adat, serta berbagai unsur masyarakat adat Rongkong.

Dalam musyawarah tersebut, Masyarakat Adat menegaskan komitmennya mempertahankan wilayah adat dari rencana investasi yang dinilai berpotensi mengancam ruang hidup, sumber penghidupan, serta keberlanjutan tatanan adat yang diwariskan turun-temurun.

Biro Advokasi AMAN Tana Luwu, Andre Tandigau, menyoroti pentingnya pernyataan sikap tersebut dalam memperjuangkan hak konstitusional Masyarakat Adat Rongkong.

"Pengakuan terhadap keberadaan dan wilayah adat, menurut substansi perjuangan ini, menjadi bagian penting dalam memastikan hak-hak masyarakat adat dihormati dan dilindungi", ujar Andre

Sementara itu, Ketua AMAN Tana Luwu, Irsal Hamid, menyoroti luas wilayah konsesi proyek geothermal yang disebut mencapai sekitar 43.690 hektare.

Ia juga mengingatkan potensi ancaman terhadap sejumlah mata air yang memiliki nilai sejarah dan spiritual bagi Masyarakat Adat Rongkong.

"Bagi masyarakat adat, wilayah tersebut bukan semata-mata hamparan lahan untuk kegiatan investasi. Di dalamnya terdapat ruang hidup, sumber air, identitas budaya, serta hubungan spiritual yang tidak dapat dipisahkan dari keberadaan komunitas adat", ujar Irsal.

Selain menolak rencana proyek geothermal, Masyarakat Adat Rongkong turut menyoroti Surat Nomor 01/SRT/KB/2026 yang disebut dikeluarkan oleh Makole Baebunta.

Masyarakat menilai klaim dan upaya intervensi terhadap kelembagaan serta hukum adat Rongkong tersebut tidak memiliki dasar dan tidak sejalan dengan sejarah maupun tatanan adat yang selama ini berlaku.

Persoalan ini menegaskan pentingnya penghormatan terhadap kewenangan, struktur kelembagaan, dan mekanisme hukum adat yang hidup serta diakui oleh komunitas Masyarakat Adat Rongkong sendiri.
Desak Bupati dan DPRD Segera Terbitkan SK Pengakuan 14 Wilayah Adat

Masyarakat Adat Rongkong mendesak Pemerintah Kabupaten Luwu Utara dan DPRD Kabupaten Luwu Utara agar tidak menunda pemenuhan kewajiban konstitusional dalam pengakuan dan perlindungan Masyarakat Adat.

Desakan tersebut secara khusus ditujukan pada percepatan penerbitan Surat Keputusan (SK) Bupati tentang Pengakuan dan Perlindungan Masyarakat Adat beserta wilayah adat bagi 14 wilayah adat di Rongkong.

Pengakuan hukum dinilai penting untuk memberikan kepastian perlindungan terhadap wilayah adat, kelembagaan adat, sumber daya alam, serta hak-hak masyarakat yang selama ini menjaga dan mewariskan wilayah tersebut dari generasi ke generasi.

Terkait: