SAHABATNEWS.ID, MAKASSAR — Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan bersama Otoritas Jasa Keuangan (OJK) memperkuat sinergi melalui Tim Percepatan Akses Keuangan Daerah (TPAKD) untuk memperluas akses pembiayaan yang aman dan produktif bagi masyarakat.
Penguatan tersebut ditandai dengan Workshop Penguatan Kapasitas TPAKD Tahun 2026 yang digelar di Aula Asta Cita Rumah Jabatan Gubernur Sulawesi Selatan, Kamis (20/8/2026).
Kegiatan yang diinisiasi OJK Provinsi Sulawesi Selatan dan Sulawesi Barat itu dirangkaikan dengan penandatanganan kerja sama Program Pengembangan Ekonomi Daerah (PED) Komoditas Kakao. Kolaborasi tersebut melibatkan PT Comextra Majora, PT Permodalan Nasional Madani (PNM), PT Pegadaian, serta petani kakao dan pelaku UMKM.
Kerja sama diarahkan untuk membangun ekosistem kakao yang lebih produktif dan berkelanjutan melalui peningkatan produktivitas dan kualitas hasil, penguatan kapasitas petani dan kelembagaan usaha, serta perluasan akses pembiayaan dan pasar.
Wakil Gubernur Sulawesi Selatan Fatmawati Rusdi menyampaikan apresiasi kepada OJK dan sektor jasa keuangan atas sinergi dalam memperkuat akses keuangan masyarakat di daerah.
Menurut Fatmawati, TPAKD memiliki peran strategis dalam memperkuat literasi dan inklusi keuangan sekaligus memastikan masyarakat memperoleh akses terhadap layanan dan pembiayaan yang legal serta sesuai kebutuhan.
“Melalui penguatan kapasitas TPAKD ini, kita ingin memastikan masyarakat Sulsel memiliki akses terhadap perbankan dan pembiayaan resmi seluas-luasnya, sehingga petani dan pelaku UMKM dapat meningkatkan produktivitas serta taraf hidup mereka,” ujar Fatmawati.
Ia mengatakan penguatan TPAKD membutuhkan kolaborasi antarpemangku kepentingan agar edukasi, literasi, dan pendampingan kepada masyarakat dapat berjalan secara berkelanjutan.
“Bagaimana kita semua bisa berkolaborasi, bersinergi untuk tim TPAKD ini benar-benar bisa memberikan edukasi, literasi, dan juga pendampingan kepada masyarakat kita,” katanya.
Fatmawati menilai Sulawesi Selatan memiliki potensi besar untuk mengembangkan perekonomian berbasis komoditas unggulan. Karena itu, akses pembiayaan perlu diarahkan untuk mendukung peningkatan produktivitas sekaligus memperkuat kapasitas pelaku usaha agar mampu menjangkau pasar yang lebih luas.
Salah satu bentuk kolaborasi tersebut diwujudkan melalui pengembangan komoditas kakao yang mempertemukan petani dan pelaku usaha dengan lembaga pembiayaan serta mitra usaha.
Program tersebut mencakup penguatan produktivitas dan kualitas hasil kakao, peningkatan kapasitas petani dan kelembagaan usaha, serta perluasan akses pembiayaan dan pasar.
Fatmawati juga menyampaikan komitmen Pemprov Sulsel untuk memperkuat kapasitas UMKM agar mampu memanfaatkan peluang pasar, termasuk pasar ekspor.
Menurutnya, sejumlah komoditas lokal Sulsel memiliki peluang untuk dikembangkan ke pasar internasional. Untuk itu, penguatan literasi, khususnya literasi keuangan, menjadi bagian penting dalam meningkatkan kesiapan pelaku usaha.
“Untuk itulah kami berinisiatif dan meminta OJK juga bisa mengambil bagian dalam hal ini membantu Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan dengan program One Village One Product,” jelasnya.
Ia mencontohkan komoditas kemiri yang sebelumnya telah didorong untuk menembus pasar ekspor. Menurut Fatmawati, peluang pasar luar negeri terhadap produk Sulsel perlu diikuti dengan penguatan kapasitas pelaku UMKM agar dapat dimanfaatkan secara optimal.
“Kolaborasi membangun desa tentu akan menguatkan produk kita untuk go export,” tuturnya.
Sementara itu, Kepala Eksekutif Pengawas Lembaga Pembiayaan, Perusahaan Modal Ventura, Lembaga Keuangan Mikro, dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya OJK RI Agusman menyampaikan apresiasi atas dukungan Pemprov Sulsel terhadap penguatan sektor keuangan dan TPAKD.
Agusman mengatakan TPAKD perlu terus menghasilkan program konkret yang memberikan manfaat bagi UMKM dan masyarakat. Ia juga menekankan pentingnya literasi keuangan agar masyarakat semakin mampu memilih produk dan layanan keuangan yang sesuai.
Ia mengingatkan masyarakat menerapkan prinsip 2L, yakni Legal dan Logis, dalam memilih produk atau layanan keuangan.
“Selain legal adalah logis. Kalau tidak masuk akal, katakan bunganya tinggi sekali, tidak mungkin. Jadi oleh karena itu, mari ditinggalkan,” ujarnya.
Agusman juga mendorong penguatan business matching antara pelaku usaha dan lembaga pembiayaan. Menurutnya, kolaborasi antara Comextra, PNM, dan Pegadaian dalam pengembangan komoditas kakao dapat menjadi contoh yang dapat dikembangkan di daerah lain sesuai potensi unggulan masing-masing.
“Ini mestinya kita bisa replikasi di beberapa tempat. Kita ulang lagi, kita perbanyak lagi untuk kemakmuran negeri yang sangat kita cintai ini,” katanya.
Kepala OJK Provinsi Sulawesi Selatan dan Sulawesi Barat Moch. Muchlasin mengatakan pengembangan komoditas kakao menjadi salah satu contoh konkret peran TPAKD dalam mempertemukan potensi ekonomi daerah dengan akses pembiayaan dan pasar.
Menurutnya, pendekatan serupa dapat diterapkan pada komoditas unggulan lainnya di kabupaten/kota sesuai karakteristik dan potensi ekonomi masing-masing daerah.
Workshop tersebut diikuti unsur Biro/Bagian Ekonomi dan Pembangunan pemerintah daerah, sekretariat TPAKD provinsi dan kabupaten/kota se-Sulawesi Selatan dan Sulawesi Barat, serta petani dan pelaku UMKM komoditas kakao.
Melalui kegiatan tersebut, TPAKD diharapkan semakin mampu menjalankan fungsi koordinasi, edukasi, literasi, pendampingan, dan monitoring program akses keuangan daerah sehingga pembiayaan yang tersedia dapat mendukung produktivitas, pertumbuhan UMKM, dan kesejahteraan masyarakat.
Acara resmi dibuka Kepala Eksekutif Pengawas OJK RI Agusman bersama Wakil Gubernur Sulsel Fatmawati Rusdi. Kegiatan turut dihadiri jajaran Forkopimda, pimpinan BUMN/BUMD, pimpinan industri jasa keuangan, serta perwakilan petani kakao Sulawesi Selatan. (**)
