LUWU — Proses rekrutmen tenaga kerja yang dilakukan PT Bumi Mineral Sulawesi (BMS) di Kecamatan Bua, Kabupaten Luwu, kembali menuai sorotan. Pengumuman hasil seleksi administrasi yang dirilis pada Rabu (22/10/2025) malam, dianggap tidak transparan dan memunculkan banyak tanda tanya di kalangan warga sekitar perusahaan, (23/10).
Dari ratusan pelamar yang mendaftar, hanya 487 orang dinyatakan lolos tahap administrasi. Mereka akan kembali diseleksi menjadi 293 karyawan yang akan mendukung operasional Pabrik II Rotary Kiln Electric Furnace (RKEF) milik BMS.
Perusahaan pengolahan nikel tersebut menggandeng PT Bangun Talenta Unggul (Learning Development) untuk menangani seluruh tahapan rekrutmen. Namun, alih-alih menuai apresiasi, pengumuman hasil seleksi justru menimbulkan gelombang kekecewaan di masyarakat sekitar.
Kepala Desa Padang Kalua, Kecamatan Bua, Umi, menjadi salah satu pihak yang paling vokal menyuarakan kekecewaan. Dari 31 warganya yang ikut melamar, hanya satu orang yang dinyatakan lolos seleksi berkas.
“Itupun baru lolos berkas, belum tentu diterima. Kami menilai PT BMS tidak komitmen dengan janji untuk memprioritaskan tenaga kerja lokal di lingkar perusahaan,” ujar Umi dengan nada kecewa.
Menurutnya, perusahaan sebelumnya pernah berjanji untuk memberikan prioritas bagi warga ring 1 desa-desa yang berada di sekitar lokasi operasional perusahaan. Namun, hasil seleksi yang diumumkan menunjukkan sebaliknya.
“Saya curiga justru banyak orang dari luar daerah Bua yang lolos. Warga kami malah tersingkir,” tambahnya.
Kondisi ini memperdalam rasa frustrasi masyarakat di tengah situasi ekonomi sulit dan maraknya PHK massal dari perusahaan lain, seperti PT SGS.
“Ada memang warga kami yang kerja di BMS, tapi kebanyakan hanya sebagai tenaga outsourcing di posisi rendah seperti helper,” kata Umi.
Kisruh rekrutmen kian panas setelah muncul dugaan praktik percaloan. Umi mengungkapkan, salah seorang warganya yang berstatus anak yatim menjadi korban janji palsu calo tenaga kerja.
“Anak itu dijanji bisa kerja di dalam (BMS). Tapi setelah bayar Rp15 juta, sudah empat bulan tidak ada kabar. Uangnya pun belum dikembalikan,” bebernya.
Umi menyebut pihaknya tidak akan tinggal diam. Ia berencana menggalang dukungan dari kepala desa dan tokoh masyarakat untuk menuntut kejelasan.
“Kami akan rapat dan kalau perlu lakukan gerakan bersama. Saya akan ada di depan,” tegasnya.
Menanggapi polemik tersebut, Kepala Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi (Disnakertrans) Luwu, Hasbullah, menegaskan bahwa pihaknya telah mengingatkan BMS dalam rapat bersama DPRD Luwu pada awal Oktober lalu agar memprioritaskan tenaga kerja lokal.
“Kami sudah sampaikan, masyarakat lokal harus diutamakan, baik yang sudah punya keterampilan maupun belum. Setidaknya mereka bisa ditempatkan sebagai helper,” jelasnya.
Ia juga meminta BMS memberi kesempatan bagi lulusan Balai Latihan Kerja (BLK) Luwu, yang selama ini disiapkan khusus untuk industri daerah.
“Kalau memang ada dugaan kecurangan selama rekrutmen, kami siap menelusuri asalkan ada laporan resmi,” tegas Hasbullah.
Seiring meningkatnya kekecewaan, sejumlah desa di Kecamatan Bua dikabarkan akan menggelar pertemuan besar untuk menentukan langkah selanjutnya. Tuntutan mereka satu: transparansi dan keberpihakan terhadap tenaga kerja lokal.
“Kami tidak menuntut jatah, tapi kami ingin ada keadilan. Kami juga bagian dari wilayah yang setiap hari dilalui aktivitas perusahaan,” tutup Umi.
