JAKARTA – Muktamar X Partai Persatuan Pembangunan (PPP) yang digelar di Hotel Mercure, Ancol, Jakarta Utara, pada Sabtu–Minggu (27–28 September 2025), berujung kisruh, (29/9).
Dua kubu dalam partai berlambang Kabah itu sama-sama mengklaim telah memenangkan pemilihan Ketua Umum secara aklamasi.
Kubu pertama mengusung Plt Ketua Umum PPP, Mardiono, yang disebut telah terpilih secara aklamasi oleh forum Muktamar X. Klaim ini disampaikan oleh pimpinan sidang Muktamar, Amir Uskara, dalam konferensi pers Sabtu malam (27/9).
“Saya ingin menyampaikan selamat kepada Pak Mardiono atas terpilihnya secara aklamasi dalam Muktamar ke-10 yang baru saja kami ketuk palunya,” ujar Amir Uskara.
Namun, klaim tersebut dibantah oleh sejumlah pihak internal, termasuk mantan Ketua Umum PPP, Romahurmuziy.
Sehari berselang, pada Minggu (28/9), kubu lainnya menyatakan bahwa Agus Suparmanto, mantan Menteri Perdagangan era Presiden Joko Widodo, juga telah terpilih secara aklamasi oleh mayoritas peserta muktamar.
Ketua Sidang Paripurna VIII, Qoyum Abdul Jabbar, menyebutkan bahwa aklamasi terhadap Agus dilakukan tanpa satu pun peserta yang meninggalkan forum.
“Aklamasi Pak Agus Suparmanto merupakan kehendak muktamar dan aspirasi muktamirin yang menentukan keputusan,” kata Qoyum dalam keterangan tertulis.
Suasana Muktamar Memanas Sejak Awal
Muktamar X PPP sudah diwarnai ketegangan sejak dibuka pada Sabtu sore. Adu yel-yel dan teriakan antar pendukung Mardiono dan Agus Suparmanto terdengar selama acara. Mardiono bahkan sempat beberapa kali menghentikan pidatonya karena kondisi yang tidak kondusif.
Panitia kemudian memutuskan memajukan agenda pemilihan Ketua Umum yang semula dijadwalkan pada Minggu (28/9), dengan alasan keamanan.
Pada malam harinya, Sidang Paripurna I dengan agenda pengesahan jadwal acara dan tata tertib sempat digelar. Namun, kubu Agus memprotes kepemimpinan sidang oleh Amir Uskara yang dinilai tidak netral karena merupakan Ketua Tim Pemenangan Mardiono.
Sekretaris Steering Committee (SC) Muktamar X, Rusman Yakub, menyampaikan bahwa muktamirin dari kubu Agus meminta agar sidang dipimpin oleh SC, bukan Amir.
Menurut Rusman, Amir justru merespons dengan pernyataan yang dianggap memperkeruh suasana.
“Pak Amir menyampaikan kalimat yang mencederai tata aturan sidang dengan mengatakan, ‘Meski kalian DPW DPC, tetapi saya yang menentukan karena saya yang memegang palu’,” ujar Rusman.
Setelah itu, pimpinan sidang meninggalkan ruangan, menciptakan kekosongan forum. Kedua kubu kemudian menyelenggarakan forum masing-masing dan menetapkan calon mereka sebagai Ketua Umum secara aklamasi.
Menunggu Keputusan Resmi
Hingga kini, Partai Persatuan Pembangunan menghadapi situasi dualisme kepemimpinan, yang dapat berdampak pada soliditas partai ke depan, termasuk dalam mendukung program pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.
Kementerian Hukum dan HAM diperkirakan akan menjadi pihak penentu legalitas hasil muktamar ini. Sementara itu, sejumlah elite politik mulai angkat bicara, termasuk Ketua Umum PKB, Muhaimin Iskandar (Cak Imin), yang menyindir secara ringan.
“Urusan PPP, PKB enggak ikut-ikut,” ujar Cak Imin dalam sebuah acara.
Situasi ini menambah daftar panjang konflik internal yang pernah dialami PPP. Jika tidak segera diselesaikan melalui forum internal atau Mahkamah Partai, PPP berpotensi mengalami perpecahan seperti yang pernah terjadi pada partai politik lain di masa lalu.
